Agamawan Organik

Oleh M Hilaly Basya

SIAPA pun kandidat yang akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden putaran kedua mendatang diminta mampu menjadi pemimpin bagi seluruh bangsa dan bukan sekadar memimpin golongan atau kelompok tertentu. Demikian seruan moral para tokoh lintas agama yang tergabung dalam Komite Indonesia untuk Agama dan Perdamaian di Jakarta (5/8).

Seruan tersebut merupakan perwujudan dari tanggung jawab tokoh-tokoh agama akan nasib bangsa ke depan, pascaterpilihnya presiden baru. Tokoh agama bukan sekadar mengurusi ritualitas agama yang justru menjauhkan mereka dari persoalan umat. Tokoh agama adalah pihak yang sejatinya menyuarakan kebajikan dalam masyarakat. Seruan moral Komite Indonesia untuk Agama dan Perdamaian (IcomRP) menegaskan tentang tanggung jawab para tokoh agama terhadap persoalan-persoalan bangsa. Moeslim Abdurahman (2003) menyebut tokoh-tokoh agama semacam itu sebagai agamawan organik.

Agamawan organik adalah orang (siapa saja) yang bisa mengartikulasikan kea- daan dan menemukan “suara-suara agama” (religious voices) menjadi kritik sosial dan counter hegemony terhadap sistem yang menindas. Agamawan organik memiliki kepekaan dalam membaca situasi sosial-politik yang ada di sekitarnya. Diskriminasi, marjinalisasi, perenggutan hak asasi, ketakadilan, dan seterusnya. Kepekaan itu juga mendorong agamawan organik untuk merespons dan menyuarakan realitas sosial-politik itu. Ketak- adilan bukan hanya membuat agamawan organik mengetahui dan menyadari adanya realitas semacam itu, melainkan menggerakkannya untuk merespons dan mengkritik ketidakadilan itu. Keberadaan agamawan organik tak sebatas membimbing ritualitas dan spiritualitas umat, tapi menumbuhkan kesadaran kolektif agar umat memiliki kesadaran tentang asal-muasal atau sumber penindasan dan bagaimana menyikapinya.

“Suara-suara agama” pada dasarnya sangat lantang menggugat ketidakadilan. Namun, acapkali realitas keberagamaan umat tidak menangkap secara kontekstual suara-suara tersebut. Sehingga “suara-suara agama” masih diarahkan pada persoalan identitas agama dan kelompok. Jihad fi sabilillah misalnya, hanya dialamatkan dan digaungkan untuk menyuarakan ketidakadilan yang dilakukan Amerika-Israel terhadap Palestina. Dalam konteks ini, musuh Islam adalah Amerika Serikat, Israel, dan Kristen. Dengan sendirinya terjadi generalisasi dan peneguhan identitas, baik dalam konteks internal Islam maupun eksternal.

Padahal adalah sesuatu yang tidak tepat menggeneralisasi kelompok lain sebagai pelaku utama ketidakadilan dan menafikan kelompok sendiri sebagai bagian dari pelaku ketidakadilan.

Dengan demikian, “suara-suara agama” yang berkaitan dengan gugatan dan kritik terhadap penindasan harus dibaca secara kontekstual. Dalam konteks permasalahan ini, seruan moral yang digaungkan tokoh-tokoh agama yang tergabung dalam IcomRP merupakan cerminan dari kontekstualisasi “suara agama”.

Seruan tokoh lintas agama itu adalah cerminan dari agamawan organik. Para tokoh agama itu mampu membaca persoalan bangsa, dan menjadikan ajaran agama sebagai basis untuk merespons dan memberi solusi atas problem tersebut. Tujuan utama mereka adalah kepentingan bangsa. Imbauan agar presiden terpilih nanti tidak berpihak pada kepentingan kelompoknya, namun justru menuntut pada tumbuhnya kesadaran identitas pasca-agama dan kelompok. Politik luhur bernuansa kebangsaan yang tidak lagi dibelenggu oleh identitas primordial dan kepentingan pragmatis.

Identitas sebagai muslim ataupun kristiani tidak lagi menyekat dalam ekspresi kebangsaan. Identitas tersebut hanya berarti bila berada dalam ruang privat, bukan ruang publik. Secara sederhana, Moeslim Abdurahman mengungkapkan bahwa kelaparan adalah musuh semua agama. Maka kewajiban pemimpin nasional itu menghilangkan masalah kelaparan dalam kehidupan rakyat, tanpa memandang latar belakang agama dan kelompoknya. Identitas agama berada dalam wilayah privat, sedangkan identitas kelompok bereksistensi dalam konteks resistensi terhadap hegemoni budaya. Maka identitas kelompok dan agama tidak layak dijadikan pertimbangan politis oleh pemimpin nasional dalam membuat kebijakan nasional.

Keberadaan IcomRP-yang terdiri dari tokoh-tokoh lintas agama-dan ormas-ormas agama semacam Muhammadiyah dan NU menjadi cermin menguatnya kubu “swasta agama"-meminjam istilah Moeslim Abdurahman. Posisinya yang independen dan tidak masuk dalam lingkaran kekuasaan membuatnya bebas dari kepentingan politik para elite penguasa. “Swasta” di sini berarti tidak menginduk dan berpayung pada “keperkasaan” penguasa. Posisinya berjarak dengan penguasa, hal ini membuat kubu “swasta agama” leluasa dalam mengkritisi kebijakan penguasa yang diskriminatif dan kolutif.

Dengan kata lain, kubu swasta agama dan agamawan organik adalah aktor-aktor civil society dengan karakter emansipatoris. Sebuah konsep civil society yang tidak berdiri di atas kepentingan kelas menengah, melainkan berlandas pada kesadaran tentang keadilan, kedamaian, kesejahteraan, HAM, dan lain-lain yang tumbuh dari tokoh-tokoh agama sebagai hasil pergulatannya dengan problem-problem sosial umat yang dibinanya. Pembebasan dan keberpihakan pada yang tertindas menjadi raison d’etre.

Menurut Moeslim Abdurahman, pada dasarnya civil society itu ada tiga macam, (1) civil society di dalam demokrasi liberal yang merespons kebutuhan kelas menengah, (2) secara alamiah sebagai bendera pluralisme, berdasar pada kenyataan bahwa kehidupan manusia itu sangat beragam, (3) civil society yang sejak awal punya dasar emansipatoris. Agamawan organik bukanlah civil society dalam pengertian pertama dan kedua, sebab keduanya tidak mempunyai keberpihakan kepada kaum marjinal dan tertindas.

Agamawan organik memiliki kemiripan dengan istilah intelektual organik yang dikonsepsikan Antonio Gramsci. Agamawan organik menyuarakan kepedihan hidup kaum miskin dan marjinal. Mereka tidak berkutat semata pada persoalan-persoalan pelik ketuhanan yang teologis-metafisik, yang justru menempatkan mereka pada menara gading ilmu agama. Hasrat besar untuk menyuarakan suara Tuhan di atas suara politik mana pun adalah karakter dasar dari agamawan organik.

Maka, harapan besar bangsa agar situasi nasional tidak terhegemoni oleh kepentingan penguasa, kita gantungkan salahsatunya kepada agamawan organik.

M Hilaly Basya Direktur Eksekutif Center for Moderate Moslem (CMM), aktivis Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM)