Perundingan Moro - Pemerintah Filipina Ditunda

MANILA--MIOL: Perundingan perdamaian antara pemerintah Filipina dan gerilyawan Moro ditangguhkan akibat gejolak politik mendera Presiden Gloria Macapagal Arroyo, kata ketua perunding gerilyawan, Kamis.

Mohaqder Iqbal, ketua perunding perdamaian Kubu Pembebasan Islam Moro (MILF), menyatakan Malaysia, yang memerantarai pembicaraan itu, menunda perundingan itu, yang semula dijadwalkan berlangsung akhir pekan ini di Kualalumpur.

“Pemerintah Malaysia menangguhkan perundingan kami, karena keadaan saat ini di Manila,” kata Iqbal, “Kami menerima pemberitahuan resmi dari mereka pada 28 Februari.”

Iqbal menyatakan perundingan itu direncanakan membahas perumusan pedoman untuk menentukan tanah ulayat atau wilayah di kawasan Mindanao, Filipina selatan, yang akan ditempatkan di bawah kekuasaan MILF.

Kedua pihak mengungkapkan harapan dapat mencapai kesepakatan tentang tanah ulayat bulan Maret dan menandatangani naskah terpadu perdamaian secepat-cepatnya September 2006.

Iqbal menyatakan MILF mengharapkan perundingan perdamaian tidak akan terganggu oleh kemelut, yang mengguncang Arroyo, yang pekan lalu memberlakukan keadaan darurat di negerinya untuk menumpas tersangka persekongkolan komunis-kanan, yang akan menggulingkannya.

“Kami mengimbau kedua pihak politik terpecah, khususnya pemerintah, menahan diri dan tenang serta menggunakan kekuatan akal dan pendekatan untuk mengatasi perbedaan,” katanya.

Pada bulan lalu, perunding pemerintah dan MILF menyetujui kesepakatan awal atas tuntutan Moro akan tanah ulayat di Mindanao.

Hak atas tanah ulayat Moro di kawasan kaya tambang, tapi miskin, itu merupakan masalah pelik dalam pembicaraan perdamaian itu.

Pada tahun lalu, pemerintah menyatakan ingin berbagai pendapatan dari tanah ulayat di Mindanao dengan MILF sebagai bagian dari perjanjian perdamaian.

MILF merupakan kelompok terbesar gerilyawan, yang memperjuangkan pembentukan negara merdeka Islam di Mindanao. Mereka mengangkat senjata pada tahun 1978.

Kelompok beranggota 12.000 gerilyawan itu pada masa lalu mengakui wilayah Mindanao sebagai tanah ulayat warga Moro dan harus dikelola terpisah dari daerah lain Filipina.

Arroyo pekan pertama Februari menyatakan perutusan perdamaian pemerintah dan MILF menyepakati jadwal persetujuan ahir pada 2006 sesudah menyelesaikan pertemuan dua hari mereka di Malaysia.

“Untuk pertama kali, kedua pihak kini sepakat pada jadwal jelas untuk naskah ahir perjanjian dalam tahun ini,” kata Arroyo, “Alur perdamaian ini akan menghasilkan masa baru kemapanan, keamanan dan kesejahteraan, yang akan bergema ke seluruh Asia tenggara.”

Arroyo menyatakan kemajuan perundingan perdamaian itu muncul di tengah gencatan senjata, yang berlangsung tenang lebih dari dua tahun, pertumbuhan dukungan antarbangsa, keberhasilan pengucilan kelompok keras, peningkatan dukungan kalangan bawah, dan kekuatan pertumbuhan ekonomi kawasan.

Mereka mencapai kesepakatan tentang “penentuan bersama cakupan tanah air bangsa Moro berdasarkan atas peta dan data lapangan dari kedua pihak”, pengembangan tanah ulayat dan pranata kerjasama ekonomi.

Pejabat semula menyatakan pengakuan atas wilayah ulayat Moro dapat melanggar undang-undang hak milik dan daerah di bawah kekuasaan pemerintah setempat.

Moro, yang pernah menghuni sebagian besar Filipina selatan, menyatakan mereka terusir dari banyak wilayah mereka akibat perpindahan warga Nasrani selama berabad-abad.

Kesepakatan awal itu menjadi kunci mengahiri sengketa hampir empat dasawarsa, yang menewaskan lebih dari 120.000 orang tersebut. (Ant/OL-1)

Sumber: Media Indonesia Online, 3 Maret 2006