Kerjasama Intelijen Antarnegara Melawan Terorisme

CMM/JKT
Menurut Presiden Yudhoyono, ketika membuka seminar yang diselenggarakan Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) dimana Mantan Kapolri Da’i Bachtiar menjabat sebagai Presidium Ketua, mengatakan bahwa kesepakatan regional dan internasional yang dibuat untuk menanggulangi bahaya terorisme belum dilaksanakan. Misalnya, tutur Presiden, pertukaran informasi intelijen dan kerja sama intelijen masih jarang terjadi. Yudhoyono menghimbau semua negara untuk memperkuat kerjasama internasional dan melaknakan kesepakatan yang dibuat bersama (Media Indonesia Online, 27 Februari 2006).

Rontoknya gedung WTC yang tidak bisa dideteksi oleh negara digdaya seperti Amerika dan Bom Bali I yang diledakkan dari dari jarak jauh menggunakan HP (hand phone), menunjukkan betapa lihainya para teroris memainkan lakonnya. Oleh karena itu, perlu kerjasama regional dan internasional dalam memerangi teroris. Karena kaum teroris melakukan aksinya tidak lagi mengunakan peralatan “konvensional”, melainkan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dalam melakukan aksinya.

Menurut Farez bin Haouzam, ahli masalah Al Qaeda Arab Saudi, Al Qaeda merekrut anggota melalui internet, tidak seperti anggota-anggota sebelumnya yang direkrut dan dilatih di Afghanistan (Kompas, 2 Maret 2006). Melalui pola rekruitmen anggota ini, Al Qaeda bisa melebarkan sayapnya ke seluruh penjuru dunia, tanpa perlu mengadakan kontak langsung dengan calon anggota baru mereka. Ini berarti ancaman terorisme tidak pudar, tapi meningkat.

Kerjasama dalam intelijen antarnegara, sebagaimana himbauan Yudhoyono, harus dilakukan guna mengantisipasi atau meminimalisir kelompok teroris dalam aksinya. BIN sebagai lembaga intelijen negara dinilai oleh banyak kalangan, seperti A.C. Manulang, tidak piawai melakukan tugasnya. Kelemahan BIN ini disebabkan pola rekruitmen anggota yang tidak sesuai standar dan tidak mempunyai alat yang cangggih, sebagaimana yang dimiliki oleh CIA (Amerika) dan M16 (Inggris), dan juga faktor budaya “Intel Melayu”.

Tidak semua negara mempunyai badan intelijen berkualitas seperti CIA dan M16. Oleh sebab itu tukar-menukar informasi intelijen mutlak diperlukan guna membebaskan bumi dari jeratan kaum teroris. Kita berharap, di masa depan tidak lagi disuguhi berita-berita ledakan bom. Cukup sudah ribuan nyawa tak berdosa mati sia-sia.

Sebuah catatan kecil bagi pemerintah Indonesia dalam memerangi terorisme, pemerintah tidak mengfungsikan kelompok TNI yang sempat dikagumi dunia internasional karena keberhasilannya membebaskan para sandera. Mereka adalah Kopasus (Komando Pasukan Khusus), kelompok elit TNI yang memang dibentuk untuk menanggulangi hal yang “tak lazim”, kelompok ini telah membuktikan kepiawaannya dalam sejarah republik ini.

Kopasus berhasil membebaskan sandera di Mapenduma, Irian Jaya oleh organisasi Papua Merdeka (OPM) tahun 1996 dan menaklukkan tingginya gunung Everest serta sekelompok Muslim pertama yang meneriakkan takbir di langit dunia. Harian Times menyebut Kopasus sebagai pasukan elit ketiga di dunia setelah pasukan khusus Inggris, SAS dan pasukan anti teroris Israel.

Kopasus juga menjadi satuan tentara yang disegani dunia internasional karena latihan keras yang dijalani oleh anggota Kopasus yang dilengkapi peralatan canggih. Tapi sayangnya pasukan ini tidak dilirik pemerintah.

Sepertinya pemerintah sengaja “mengkandangkan” pasukan elit ini dengan tidak melibatkannya dalam usaha-usaha pemberantasan terorisme. Padahal pasukan ini sudah terlatih menangani masalah terorisme dan mereka sudah menunjukkan kehebatannya di mata dunia internasional. Tapi pemerintah sepertinya melupakan pasukan yang sempat menjadi perhatian dunia ini.

Jika pemerintah mengikutsertakan pasukan ini dalam memerangi terorisme, mereka pasti bisa memberikan sumbangsih yang sangat besar bagi kesuksesan perang melawan terorisme. Pemerintah harus mengerahkan segenap potensi yang dimilikinya melawan kaum teroris. Karena itu, hendaknya pemerintah mengikutsertakan Kopasus dalam memerangi bahaya terorisme. (CMM/deny)