Demo Besar Anti-Bush

Negosiasi Nuklir AS-India Belum Capai Kesepakatan
New Delhi, Rabu - Lebih dari 50.000 warga Muslim India melakukan unjuk rasa di New Delhi, Rabu (1/3), menentang kunjungan Presiden AS George W Bush ke India yang akan tiba Rabu malam. Selain kaum Muslim, partai-partai politik sayap kiri dan komunis juga bersatu dalam aksi anti-Bush.

Unjuk rasa yang dikoordinasi organisasi Jamiat Ulama-i-Hind itu berpusat di Ram Lila, area dekat kawasan perdagangan di New Delhi.

Polisi menyebut jumlah pengunjuk rasa mencapai 50.000 orang, sementara kelompok pengunjuk rasa mengklaim massa yang datang sampai 300.000 orang. ”Kami tak ingin Bush ada di sini karena dialah teroris terbesar di dunia. Tak ada tempat baginya di tanah (Mahatma) Gandhi,” kata juru bicara Jamiat Ulama, Abdul Hameed Naumani.

Para pengunjuk rasa meneriakkan yel-yel yang menuntut ”Bush pulang”. Ikut memberikan sambutan dalam aksi protes itu Sekjen Partai Komunis India AB Bardhan yang menyebut Bush sebagai ”agresor imperialis”.

Parpol-parpol sayap kiri dan organisasi buruh telah mempersiapkan aksi serupa untuk Kamis (2/3) ini. Delapan partai politik, sebagian besar komunis, bahkan telah membentuk ”Komite Menentang Kunjungan Bush” dan akan melaksanakan pawai rakyat hari Kamis.

”Presiden Bush adalah pejabat tertinggi imperialisme AS, musuh terdepan negara-negara berdaulat dan rakyat di dunia saat ini,” demikian pernyataan Komite tersebut, Rabu.

Sejumlah organisasi kebudayaan India juga telah menyiapkan poster-poster, kartun, dan kaus yang akan digunakan pada aksi protes hari ini. Sedangkan ratusan mahasiswa di Universitas Jawaharlal Nehru bergabung dengan penulis kenamaan India, Arundhati Roy, yang melakukan aksi keprihatinan sejak Selasa malam.

Kaum Muslim India yang jumlahnya mencapai 130 juta orang dari 1,1 miliar populasi India itu umumnya berang dengan kebijakan AS di Timur Tengah, khususnya menyangkut invasi ke Irak, penolakan terhadap pemerintahan Hamas di Palestina, dan tekanan pada Iran untuk meninggalkan program nuklirnya.

Sedangkan kelompok sayap kiri menentang kebijakan ekonomi pasar bebas AS yang dianggap menyengsarakan rakyat miskin. Mereka juga mengecam sikap Pemerintah India yang dinilai melunak terhadap campur tangan AS terhadap kebijakan luar negeri India.

Hubungan yang kompleks
Majalah The Economist (25/2) menilai kunjungan Bush ke India mengundang banyak risiko. Salah satunya, menjanjikan ”hal-hal manis” kepada India yang sebetulnya sulit dipenuhi AS. Janji bahwa AS akan berbagi teknologi nuklir sipil dengan India dinilai terlalu berlebihan.

Alasannya, di bawah hukum internasional maupun UU di AS, teknologi semacam itu hanya bisa diberikan kepada negara-negara yang mengecam senjata nuklir dan menyepakati Traktat Nonproliferasi Nuklir. India tak pernah bergabung dengan traktat tersebut dan tahun 1998 secara terbuka melakukan uji coba nuklir. Langkah Bush ini bisa dianggap hipokrit oleh negara-negara lainnya yang mengembangkan senjata nuklir.

Yang dikhawatirkan, demikian Economist, agar kunjungannya terlihat ”sukses”, Bush lalai menekankan hal ini kepada India.

Hal lainnya, pakta nuklir dengan India ini bisa memberikan sinyal keliru terhadap China yang semakin curiga bahwa strategi besar AS di kawasan adalah menghalangi China menjadi ”pemain utama” di kawasan.

”Kalau memang demikian, maka Bush telah salah langkah karena bagaimana pun India tak akan mengorbankan hubungannya dengan China, tetangga terdekatnya,” tulis Economist.
Dalam kaitan ini, Bush juga harus memperhitungkan perasaan Pakistan yang merupakan musuh bebuyutan India. Apalagi, saat ini Pakistan merupakan sekutu terdekat AS di Asia dalam perang melawan terorisme. Pakistan menjadi ”pusat” strategi AS untuk memerangi jaringan Al Qaeda dan Taliban di Afganistan.

Sulit sepakat
Seperti diberitakan, ganjalan utama dalam pakta nuklir AS-India adalah bagaimana menetapkan dari 22 fasilitas nuklir yang ada di India itu, mana yang bisa dikategorikan untuk kepentingan sipil dan kepentingan militer.

Berdasarkan kesepakatan itu, seluruh fasilitas yang telah ditetapkan sebagai kepentingan sipil akan diawasi secara permanen oleh Badan Atom Internasional (IAEA). India khawatir, AS akan menempatkan sebanyak mungkin fasilitas nuklir India dalam kategori ”kepentingan sipil” sehingga fasilitas tersebut wajib diawasi IAEA.

”Hal yang mutlak adalah begitu India menetapkan reaktor nuklirnya di bawah pengawasan, maka untuk seterusnya fasilitas itu akan berada di bawah pengawasan,” kata Menlu AS Condoleezza Rice sambil mengatakan, bila kesepakatan AS-India belum bisa dicapai dalam kunjungan Bush kali ini, hal itu bisa dilakukan sesudahnya.

Sebelum mencapai India, Bush kemarin berkunjung mendadak ke Afganistan selama lima jam, yang sebelumnya dirahasiakan kepada wartawan demi alasan keamanan. Di sana Bush bertemu dengan Presiden Afganistan Hamid Karzai. (AP/AFP/MYR).

Sumber: Kompas Online, 2 Maret 2006