Menteri Sudan Sebut Wartawan Asing Teroris

Khartoum-RoL-- Menteri Pertahanan Sudan Abdel Rahim Mohamed Hussein mengusir wartawan media asing dari ruang konferensi pers Rabu dan membandingkan mereka dengan “teroris”, dengan mengatakan bahwa mereka telah mengarang-ngarang konflik yang berlangsung tiga tahun di Darfur.

Pemerintah Sudan meningkatkan kampanye media untuk menentang keberadaan orang asing dan PBB, menjelang keputusan Uni Afrika yang mungkin akan menyerahkan pasukan mereka di daerah Darfur yang dilanda perang kepada misi penjaga perdamaian PBB.

Khartoum menentang keras penempatan pasukan PBB di daerah Sudan barat itu, dimana hampir 7.000 prajurit Afrika sedang menghadapi kesulitan dana dan logistik dalam melindungi warga sipil dari serangan-serangan milisi dan pasukan pemberontak.

"Setiap koresponden asing, dari media asing apa pun, keluar—kami tidak ingin anda berada di sini,” kata menteri pertahanan tersebut.

Puluhan ribu orang tewas dan lebih dari dua juta orang terpaksa meninggalkan rumah-rumah mereka selama terjadinya pemerkosaan, pembunuhan dan penjarahan di Darfur, dalam kekerasan yang disebut Washington sebagai pemusnahan golongan bangsa.

Khartoum membantah melakukan hal itu namun Pengadilan Kejahatan Internasional kini menyelidiki tuduhan kejahatan perang di sana.

Wartawan-wartawan surat kabar Mesir Al-Ahram, televisi Arab Al-Jazeera dan bahkan wartawan Sudan yang bekerja untuk kantor berita asing diusir dari ruang jumpa pers tersebut.
Semua kru televisi juga diusir dan mereka dilarang menggunakan alat perekam mereka.

Hussein membandingkan wartawan-wartawan asing di Sudan dengan “teroris” dan mengatakan, “Media internasional telah memperparah masalah… karena mereka mengirim informasi yang tidak benar.”

Para menteri Afrika dijadwalkan bertemu Jumat untuk mengambil keputusan mengenai peralihan ke PBB di Darfur, namun mereka menunda pertemuan itu selama sepekan, yang kata sejumlah pejabat Uni Afrika karena diplomat-diplomat tinggi organisasi itu memiliki komitmen lain di luar negeri.

Namun, utusan tinggi PBB di Sudan, Jan Pronk, mengatakan, Selasa, Uni Afrika mungkin memiliki pendapat kedua mengenai peralihan itu karena penentangan keras Khartoum. reuters/ant/fif.

Sumber: Republika Online, 2 Maret 2006