Penegakan Syariat Islam Dominasi Isu Pilkada Aceh

Persoalan pilkada juga diharapkan diselesaikan dengan pendekatan syariat.
BANDA ACEH—Penegakan syariat Islam menjadi isu dominan dalam kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Isu-isu dominan lainnya yang disampaikan calon gubernur/wakil gubernur adalah soal rehabilitasi, rekonstruksi, rekonsiliasi, dan reintegrasi pascakonflik dan pascatsunami.

Isu penegakan syariat Islam antara lain disampaikan pasangan Azwar Abubakar dan Nasir Djamil. Pasangan yang diajukan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ini, mengaku akan mendorong pelaksanaan syariat Islam secara kaffah atau menyeluruh di seluruh aspek kehidupan masyarakat Serambi Makkah.

‘’Termasuk mendorong pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di lembaga pemerintahan, dalam bingkai Negara Kesatuan RI,’’ kata Azwar Abubakar saat membacakan visi dan misinya pada sidang paripurna istimewa DPRD NAD di gedung Dayan Dawood, Banda Aceh, Jumat (24/11). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD NAD, Waissul Qirani Ali.

Selain pasangan Azwar Abubakar-Nasir Djamil, ketujuh pasangan lainnya juga membacakan visi dan misinya pada rapat paripurna yang juga dihadiri Pejabat Gubernur NAD, Mustafa Abubakar, dan para mahasiswa, itu. Pemaparan visi dan misi dimulai pukul 15.30 WIB. Masing-masing pasangan calon diberi kesempatan tampil selama 20 menit.

Azwar Abubakar juga berjanji mempercepat proses rekonsiliasi di Tanah Rencong dan reintegrasi anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke tengah masyarakat. Pasangan ini juga mengaku akan mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami, serta membangun infrastruktur yang rusak.

Penegakan syariat Islam juga disampaikan pasangan Malik Raden dan Sayed Fuad Zakaria. ‘’Kami akan mengotimalkan pelaksanaan syariat Islam dan adat-istiadat untuk mengisi tiga keistimewaan Aceh, dan mengikutsertakan para ulama dan tokoh dalam setiap perumusan kebijakan di daerah,’’ demikian janji keduanya.

Pendidikan gratis
Malik Raden-Sayed Fuad Zakaria yang diajukan Partai Golkar, PDIP, PKP Indonesia, dan partai Demokrat, itu, juga berjanji mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascakonflik dan tsunami. Isu menonjol lain yang diusung pasangan ini adalah pendidikan gratis dari tingkat SD hingga SLTA, serta memberi insentif bagi guru pesantren (teungku dayah).

Soal pendidikan juga menjadi concern pasangan Ghazali Abbas Adan dan Salahuddin Al-Fata. Pasangan ini mengaku akan membenahi pendidikan Aceh dari sistemnya yang akan ditempatkan satu atap hingga anggarannya. ‘’Agar tercipta generasi yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta iman dan taqwa (imtaq),’’ kata Ghazali.

Sementara itu, pasangan Tamlicha Ali dan Harmen Nuriqman lebih fokus pada persoalan perdamaian Aceh. Pasangan yang diajukan oleh Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai PNUI, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), ini, mengatakan naskah MoU Helsinki harus dijaga dan dirawat, agar Tanah Rencong hidup damai sepanjang masa.

Hal yang sama dikemukakan pasangan Ahmad Humam Hamid dan Hasbi Abdullah. Pasangan yang diajukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menilai perdamaian merupakan dasar bagi terlaksanakanya pembangunan kembali Aceh. ‘’Damai yang kini dirasakan masyarakat Aceh merupakan suatu harga yang tidak terungkapkan nilainya dan perlu terus menerus dipertahankan,’’ kata Humam Hamid.

Sementara itu, Pejabat Gubernur NAD, Mustafa Abubakar, meminta para ulama, pemuka adat, dan tokoh masyarakat, membantu menciptakan pelaksanaan pilkada agar kondusif. Dia juga meminta setiap persoalan dalam pilkada dapat diselesaikan secara musyawarah yang dilandasi prinsip syariat Islam dan adat Aceh. ant

Sumber:  Republika Online, 25 Nopember 2006