PATTANI—Muslim di Pattani mendesak pemerintah Thailand untuk menarik pasukan yang ditempatkan di wilayah mereka. Pada Ahad (3/6), sekitar 1.000 Muslim melakukan unjuk rasa atas kehadiran militer di wilayah Pattani. Pengunjuk rasa yang sebagian besar adalah pemuda dan wanita melakukan aksinya di sebuah masjid provinsi. Mereka juga membawa sejumlah spanduk yang salah satunya bertuliskan ‘Teroris sebenarnya adalah para tentara’.

Secara bahasa, suni atau sunah berarti perilaku atau tindakan Rasulullah SAW. Sedangkan syiah berarti mengikuti. Karena itu semua sunah adalah syiah, dan semua syiah adalah sunah.
Masalah suni-syiah belakangan ini menjadi perhatian banyak pihak. Hal Itu tak lepas dari pertikaian yang cukup panjang dan mengerikan, menewaskan nyawa yang cukup banyak menyusul terjadinya aksi kekerasan yang sering terjadi di Irak pascaruntuhnya kekuasaan Presiden Saddam Hussein.

Sydney-RoL-- Para warga Muslim di Australia berencana membentuk partai politik untuk membela hak-hak mereka, kata seorang ulama Islam terkemuka di negara itu. Sheikh Taj Aldin al-Hilali ingin para politikus berhenti memanfaatkan masyarakat Muslim sebagai “sepak bola politik”, kata jurubicaranya, Keysar Trad, Senin.

YALA—Pemerintah Thailand meyakini kelompok Muslim di Thailand Selatan tak akan mampu melakukan serangan dalam skala besar. Menurut pemimpin junta militer Thailand, Jenderal Sonthi Boonyaratglin, mereka tak memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan itu. Sonthi mengawali kunjungan dua hari ke Provinsi Yala, salah satu provinsi yang selama ini bergolak di Thailand Selatan, Kamis (8/3). Ia mengatakan pasukan pemerintah telah disebar di sejumlah tempat di Selatan untuk meredam kemungkinan terjadinya serangan dalam skala besar.

Permintaan maaf PM Surayud merupakan titik balik penyelesaikan masalah Thailand Selatan.
TOKYO—Pemerintah Thailand mengakui perasaan warga Muslim di wilayah Selatan telah lama terluka. Mereka menjadi korban penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah terdahulu. Luka ini telah memicu kemarahan warga Muslim di Thailand Selatan.

BANGKOK- Perdana Menteri (PM) Malaysia, Abdullah Ahmad Badawi, Ahad (11/2), tiba di Thailand untuk kunjungan kenegaraan selama dua hari. Kunjungan ini utamanya untuk meningkatkan kerjasama dalam upaya menyelesaikan masalah di Thailand Selatan yang mayoritas Muslim.
Abdullah disambut oleh PM Thailand Surayud Chulanont di Bandara Internasional Phuket. Keduanya dijadwalkan bermain golf di pulau wisata di Thailand Selatan itu pada Ahad, sebelum mengadakan pembicaraan di Ibukota Bangkok pada keesokan harinya. ‘’Mereka akan membahas banyak isu, termasuk masalah di Selatan,’’ kata Juru Bicara Kementrian Luar Negeri Korut, Kitti Wasinond.

JAKARTA--MIOL: Ketua Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (Kisdi) H Ferry Nur S.Si menyatakan, krisis yang terjadi di Timur Tengah termasuk pendudukan Israel atas Masjidil Aqsha hanya dapat diatasi bila kaum muslim kembali pada bentuk kesatuan Muslimin yakni hidup berjamaah dan mengikuti jejak Rasulullah SAW.

Ketika berbicara dalam Seminar Al-Aqsha di Wisma Antara, Jakarta, Rabu (13/9) dia menyatakan, pendudukan AS atas Afghanistan dan Irak, pendudukan Zionis Israel di Palestina dan pencaplokan Israel atas Masjidil Aqsha tak bisa hanya diselesaikan dengan hasil pikir manusia atau secara politis.

Canberra, Kompas - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sudibyo Markus mengemukakan, kerja sama kemanusiaan perlu dikembangkan. Kerja sama kemanusiaan jauh lebih efektif dan memberi nilai lebih dalam relasi di antara dua bangsa atau lebih.

Hal itu dikemukakannya seusai bertemu dengan Gubernur Jenderal Michael Jeffrey yang juga Wakil Ratu Inggris di Australia, Senin (11/9) di Canberra, Australia. “Kunjungan itu jauh lebih efektif karena pendekatannya adalah manusia kepada manusia, dari hati ke hati, jauh lebih efektif daripada kunjungan lima menteri sekaligus,” tuturnya.

Palu, 31 Agustus 2006 09:40
Sebanyak 16 organisasi pemuda/OKP, Ormas, dan organisasi sosial-partai berbasis Islam di Kabupaten Poso mengancam menurunkan ribuan anggotanya untuk mendemo kantor Kejati dan Polda Sulteng.

Aksi yang direncanakan dalam waktu dekat ini, bertujuan menuntut pertanggungjawaban pimpinan kedua instansi tersebut yang dinilai tak konsekuen melaksanakan putusan pengadilan mengeksekusi mati Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Riwu --terpidana kasus kerusuhan Poso.

JAKARTA, KAMIS--Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) berpendapat hukuman mati tetap harus ada dalam hukum Indonesia karena keberadaannya menjamin adanya kehidupan yang lebih luas.
“Dalam filsafat hukum, hukuman mati tidak perlu dihilangkan karena keberadaannya justru untuk melindungi kehidupan yang lebih luas yakni masyarakat,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH. Hasyim Muzadi di Jakarta, Kamis (24/8).